WALHI Bali Desak Pemerintah Segera Moratorium Pembangunan Akomodasi Pariwisata
Denpasar (Metrobali.com)-
Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali, mendesak pemerintah provinsi Bali dan Kabupaten untuk membatasi (moratorium) pembangunan akomudasi pariwisata bersekala besar di Bali. Hal ini mengingat semakin terbatasnya daya dukung sumber daya alam terutama air di Bali.
Sejalan desakan tersebut WALHI Bali juga berharap segera di susun Master Plan Lingkungan Hidup Bali, sebagai rujukan lingkungan hidup yang lebih komprehensif untuk mencegah laju eksploitasi alam yang berlebihan akibat adanya investasi besar. Demikan dikatakan oleh Wayan “Gendo” Suardana, selaku Dewan Daerah Walhi Bali saat pelaksanaan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) yang diselenggarakan di Sekretariat WALHI Bali, 19 Juni 2012 di Denpasar.
Sebagai organisasi lingkungan hidup bersekala nasional yang sudah berdiri sejak tahun 1980, WALHI secara nasional mewajibkan setiap anggota WALHI Daerah melaksanakan KDLH untuk menampung masukan masyarakat dan anggota serta mengevaluasi program tahunan yang telah dilaksanakan. Lebih jauh dalam pembukaan PDLH, Deputy WALHI Bali Suryadi D. mengatakan, pelaksanaan KDLH juga dimaksudkan untuk menyusun rekomendasi untuk disampaikan dalam Rakernas WALHI pada tanggal 21-25 Juni 2012 di Provinsi Banten mendatang.
Dalam kesempatan ini, peserta PDLH banyak mengungkap masalah lingkungan hidup di Bali yang mendesak mendapat penanganan serius antara lain; masalah krisis air, pemanfataan dan alih fungsi lahan pangan produktif, kerusakan hutan, galian C, sampah, dan yang terpenting adalah masalah legalitas, proses perijinan, gugatan lingkungan dan implementasi RTRWP Bali dan Kabupaten/Kota.
Lebih jauh “Gendo” Suardana memaparkan,” kebijakan lingkungan yang tidak terarah dan kurang strategis, akan berpotensi menimbulkan kerusakan alam dan pada akhirnya menimbulkan persoalan budaya yang selama ini menjadi spirit kepariwisataan Bali,”papar Gendo yang sudah dikenal aktif dalam kerja-kerja advokasi lingkungan.
PDLH kali ini dihadiri puluhan orang yang berasal dari unsur Eksekutif Daerah, Dewan Daerah, Lembaga anggota, perwakilan anggota individu, dan unsur masyarakat yang berasal dari beberapa kabupaten di Bali. MN-MB
Short URL: http://metrobali.com/?p=8631
